Tinjau RTRW Guna Penataan Ruang

0
74 views
Istimewa

Palembang, Sumsel Merdeka – Melalui upaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran penataan ruang merupakan suatu hal penting. Pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dalam pemanfaatan ruang, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Dijelaskan Kasi Wilayah 1 Subdit Pertanahan dan Tata Ruang Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dundun A Rozak bahwa, Provinsi Sumsel merupakan tindak lanjut dari amanah Permendagri No.116 tentang kordinasi penataan ruang.

“Jadi urusan tata ruang yang merupakan urusan lintas sektor di daerah ini ada beberapa OPD yang mengurusi terkait, seperti PUPR, Dinas Pertanian, Kehutanan dan sebagainya itu memerlukan ruang untuk bersinergi antara satu dengan lainya,” ujarnya disela kegiatan Pembukaan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataaan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Sumsel di Hotel Exelton, Selasa (27/11)

“Dalam hal ini, produk 1 wadah namanya tim koordinasi daerah sehingga akan membantu Gubernur dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang terkait pemanfaat ruang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Faustino Do Carmo mengatakan, terkait dengan Tim Koordinasi Penataaan Ruang Daerah, pihaknya akan terus mengadakan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

“Hasilnya untuk jadi masukan kebijakan Pemerintah Kepala Daerah, dalam hal ini masukan-masukan terkait beberapa isu-isu serta percepatan penyusunan RDTR sebagai dasar OSS perijinan terpadu satu pintu,” katanya.

Masih dikatakannya, dengan dimulai dari kebijakan pusat, kedepan diharapkannya semua perijinan dasarnya RDTR dapat dimasukan ke dalam sistem, sehingga ketika ijin masuk di Overlay ijin dulu sesudah tata ruang baru sehingga dapat dikeluarkannya suatu ijin.

“Kalau untuk sumsel kan masih minta pembentukan masing-masing PTSP dari tiap provinsi membentuk tim untuk OSS. Tapi kita belum satu pun RDTR yang tersusun, untuk Kabupaten Kota kan diwajibkan menyusun RDTR kabupaten kota, untuk Kecamatan Kabupaten paling lambat 3 tahun setelah Perda mereka ditetapkan,” paparnya.

Diriya juga menambahkan, mengenai anggaran, hal tersebut tergantung pada Kabupaten Kota melalui bantuan dari pusat.

“Sumsel tidak dapat untuk percepatan RDTR dari pusat menganggarkan 2 Milyar per RDTR, dan ini prioritas untuk lokasi-lokasi investasi tinggi kan dibantu pusat insyaaallah tahun depan Sumsel dapat,” pungkasnya. (ptr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here